PERANGKAT PEMBELAJARAN IPS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KTSP SMK KELAS XI

Perangkat pembelajaran IPS untuk  kelas XI SMK Negeri 1 Elikobel Merauke Tahun pelajaran 2015-2016 , silahkan klik link berikut, jangan lupa cantumkan sumbernya dari blog ini dari bhianrangga.wordpress.com, sertakan daftar pustaka yang relevan

PERANGKAT PEMBELAJARAN KTSP  IPS KELAS XI SEMESTER 1 SMK :

COVER PERANGKAT PEMBELAJARAN SEMESTER 1

COVER PROMES SEMESTER 1

COVER PROTA

MATERI DAN RPP SEMESTER 1

PROGRAM SEMESTER 1

PROGRAM TAHUNAN

SILABUS PEMBELAJARAN SEMESTER 1

 

PERANGKAT PEMBELAJARAN KTSP  IPS KELAS XI SEMESTER 2 SMK :

PROGRAM SEMESTER 2

SILABUS PEMBELAJARAN SEMESTER 2

MATERI DAN RPP SEMESTER 2

 

ULANGAN SEMESTER  IPS KELAS X SMK :

ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

KISI – KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

ULANGAN AKHIR SEMESTER 2

KISI-KISI ULANGAN SEMESTER 2

PERANGKAT PEMBELAJARAN KTSP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) SMK KELAS X

Perangkat pembelajaran IPS untuk  kelas X SMK Negeri 1 Elikobel Merauke Tahun pelajaran 2015-2016 , silahkan klik link berikut, jangan lupa cantumkan sumbernya dari blog ini dari bhianrangga.wordpress.com, sertakan daftar pustaka yang relevan

PERANGKAT PEMBELAJARAN KTSP  IPS KELAS X SEMESTER 1 SMK :

COVER PERANGKAT PEMBELAJARAN SEMESTER 1

COVER PROMES SEMESTER 1

COVER PROTA SEMESTER 1

COVER RPP SEMESTER 1

MATERI DAN RPP SEMESTER 1

PROGRAM SEMESTER 1

PROGRAM TAHUNAN

SILABUS PEMBELAJARAN SEMESTER 1

 

PERANGKAT PEMBELAJARAN KTSP  IPS KELAS X SEMESTER 2 SMK :

PROGRAM SEMESTER 2

SILABUS PEMBELAJARAN SEMESTER 2

MATERI DAN RPP SEMESTER 2

 

ULANGAN SEMESTER  IPS KELAS X SMK :

ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

KISI-KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

ULANGAN AKHIR SEMESTER 2

KISI – KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER 2

PERWIL VI_ANALISIS EKONOMI II

                   Ekonomi seperti yang dilansir dalam situs http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi dapat dimaknai sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, penukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang menjadi sasaran utama pembangunan nasional. Maju tidaknya suatu wilayah dapat dinilai melalui kinerja perekonomian wilayah yang bersangkutan.
Dalam menilai kinerja ekonomi wilayah diperlukan data PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto ). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Adapun manfaat dari statistik PDRB antara lain mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat inflasi dan deflasi, struktur perekonomian, dan potensi suatu wilayah.
Dalam model ekonomi basis, perekonomian terbagi menjadi dua yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis disebut juga sektor ekspor dan akan menentukan perkembangan wilayah. Kedua sekotr ini memiliki hubungan, dimana jika sektor basis berkembang, maka pada gilirannya akan meningkatkan pula kegiatan non basis. Hal ini sering disebut dengan multiplier effect. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis digunakan metode Location Quotient ( LQ ), sedangkan untuk multiplier effect digunakan teknik pengganda basis atau multiplier effest.
Kinerja otonomi daerah dapat dihitung dengan membandingkan besar bahwa pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja otonomi daerah pada dasarnya merupakan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.

…………………………………………………………………………………………………..
Ingin Download file lengkap dibawah ini…..silahkan dicopy-paste, tetapi cantumkan sumbernya dari blog ini dari bhianrangga.wordpress.com , dan sertakan daftar pustaka yang relevan

ANALISIS EKONOMI II

boyolali

ILPPD2011

acara 6 bhian

data

peta

PERWIL V_ANALISIS EKONOMI I

            Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang baik hendaklah mengarah pada pemerataan pendapatan, selain itu pertumbuhan yang tinggi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan di masa yang akan datang.
Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Secara sederhana Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan faktor pemilikan atas faktor produksi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.
Analisis struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan atau peranan masing – masing kegiatan ekonomi atau sektor dan dominasinya dalam perekonomia wilayah dalam waktu tertentu. Meskipun demikian struktur ekonomi memiliki pengertian yang dinamis, jika dianalisis dalam serangkaian waktu akan dapat diperoleh proses pergeseran struktur ekonomi termasuk transformasi sektoral, dimana umumnya semakin menurun dominasi pertanian ( sektor primer ) semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah. Bahkan, dengan diketahuinya peran sektor industri, dapat diidentifikasi tingat industrialisasi ( level industrialization ) suatu wilayah. Misalnya (1) non industrialisasi, jika sumbangan PDB sektor industri terhadap pendapatan nasional atau wilayah < 10 %;(2) menuju industrialisasi, antara 10-20%;(3) semi industrialisasi, antara 20-30%;(4) industrialisasi penuh jika PDB sektor industri lebih dari 30 %.
Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE ) adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dari tahun ke tahun, dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi umumnya semakin cepat perkembangan wilayah. LPE menjadi ukuran penting dalam penentuan dan perencanaan ekonomi, contohnya adalah meghitung keperluan investasi yang diperlukan ( dengan ICOR tertentu ). Contoh lainnya adalah pembandingan LPE dengan pertumbuhan penduduk dapat digunakan sebagai dasar penduka produktivitas wilayah. Lebih lanjut penggunaan LPE dan pendapatan perkapita dapat digunakan untuk membuat analisis kuadran, yang cukup baik untuk memberikan gambaran potensi dan perkembangan wilayah.
Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah/wilayah dan mengupayakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi yang semula dari sektor primer, yaitu sektor yang bergantung pada jenis lapangan usaha pertanian serta pertambangan dan penggalian kepada sektor sekunder, (lapangan usaha industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; kontruksi/bangunan) serta sektor tersier (lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, bank /lembaga keuangan, perusahaan persewaan, jasa pemerintahan dan jasa swasta).
Untuk mengetahui besarnya peningkatan pendapatan masyarakat dan besarnya pergeseran ekonomi, maka diperlukan suatu data statistik yang dapat mengukur mengenai kegiatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu daerah.
Salah satu data statistik yang sangat diperlukan uantuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara series.
Pembangunan wilayah pada umumnya diarahkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang luas atau pemerataan kesejahteraan. Kesenjangan ekonomi merupakan masalah pokok pembangunan. Idealnya, pertumbuhan tinggi dan merata, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat dinikmati oleh penduduk atau wilayah secara merata. Oleh karena itu analisis kesenjangan ekonomi antar wilayah menjadi penting untuk dilakukan untuk menilai keberhasilan pembangunan wilayah.
Kondisi suatu wilayah dan masyarakat selalu memiliki kondisi awal yang berbeda, sehingga perkembangannyapun dimungkinkan berbeda. Dengan kata lain merata murni, hampir mustahil ditemukan. Namun perkembangan antar waktu beserta intervensi kebijaksanaan hendaknya dapat menyelaraskan atau menuku ke arah yang lebih merata. Oleh karena itu analisis antar waktu terhadap kesenjangan sosial dan wilayah akan memberikan arti yang lebih penting

…………………………………………………………………………………………………..
Ingin Download file lengkap dibawah ini…..silahkan dicopy-paste, tetapi cantumkan sumbernya dari blog ini dari bhianrangga.wordpress.com , dan sertakan daftar pustaka yang relevan

ANALISIS EKONOMI I

acara 5 BHIAN

data

PERWIL IV_ANALISIS PERKEMBANGAN DAN DAYA DUKUNG WILAYAH

Pada prinsipnya, pembangunan daerah / wilayah mengandung arti dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan antar wilayah. Muta’ali ( 2006 ) melihat bahwa konsep yang pernah berkembang sebelumnya didominasi oleh ilmu ekonomi regional walaupun sesungguhnya penerapannya akan lebih banyak bergantung pada potensi pertumbuhan setiap wilayah akan berbeda dengan wilayah lain, baik potensi SDA, kondisi sosial budaya, ketersediaan infrastruktur, dan yang terpenting adalah basis ekonomi masyarakat.
Mengelompokkan daerah ( regionalisasi ) berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu bertujuan untuk mempermudah penganalisaan serta memberikan jawaban terhadap persoalan yang ada pada kelompok – kelompok wilayah tersebut. Pengelompokan daerah berdasarkan karakteristik tertentu yang sama disebut istilah regionalisasi. MenurutJohn Glasson, regionalisasi adalah proses penentuan batas daerah yang bentuknya tergantung pada tujuan pengelompokkan, kriteria yang digunakan serta ketersediaan data.
Banyak cara untuk melakukan regionalisasi,baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk sejumlah wilayah dan data yang besar                        ( multivariabel ), cara kuantitatif lebih memungkinkan. Cara – cara kuantitatif ini dibantu dengan operasi matematik yang telah disesuaikan dengan tujuan regionalisasi. Beberapa cara yang telah digunakan untuk melakukan regionalisasi antara lain : metode bilangan indeks tertimbang, cluster, deskriminan, dan analisis faktor. Tiga metode terakhir dengan cara statistik sedangkan metode pertama dengan pembobotan.
Metode bilangan indeks tertimbang atau yang sering disebut dengan metode skoring dan pembobotan dilakukan dengan memberi skor pada setiap indikator yang digunakan. Pemberian skor harus berdasarkan logika tertentu dan harus konsisten. Pembobotan dilakukan atas dasar kedudukan suatu indikator terhadap indikator lain. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama ( homogenitas ) dari sejumlah kriteria ( multivariabel ).Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah dan dengan data atau variabel yang jumlahnya besar. Analisis deskriminan adalah metode pengelompokkan yang berdasarkan pada persamaan karakteristik wilayah yang ditentukan adanya pola hubungan sebab akibat antara dua kelompok peubah tiap – tiap unit penelitian. Dalam metode ini dilakukan pemampatan pada dua kelompok peubah. Sementara itu, analisis faktor merupakan metode yang digunakan untuk pengelomokan wilayah berdasarkan karakteristik utama kasus stdi dari sejumlah indikator yang besar. Kemampuan metode ini adalah mereduksi sejumlah data yang digunakan menjadi beberapa faktor utama yang jumlahnya lebih kecil tetapi memiliki informasi yang sama. Analisis faktor didasarkan atas korelasi antar peubah.
Ada banyak definisi dan cara untuk menilai perkembangan wilayah. Pada praktikum ini, hanya salah satu yang dikenalkan, khususnya penentuan indikator atau riteria perkembangan wilayah. Prinsip utama dalam penentuan indikator perkembangan wilayah bergantung sumber data yang tersedia atau yang digunakan, semakin banyak dan variatif indikator dan variabel yang digunakan semakin baik dan akurat, tidak terjadi perhitungan ganda terhadap variabel yang digunakan.
Wilayah sebagai “living system” merefleksikan adanya keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan. Dengan demikian, perubahan dalam ruang wilayah akan menyebabkan Muta’ali (2012) menyatakan bahwa pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Dalam keterkaitannya dengan ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas, pembangunan hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar dapat mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Jauh sebelumnya, ketersediaan sumberdaya selalu dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan bahan pangan. Permasalahan yang terjadi adalah laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada persediaan bahan pangan itu sendiri. Selain itu, dalam upaya memanfaatka sumberdaya, manusia cenderung mengeksploitasi alam secara berlebihan sehingga terjadi degradasi lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, melalui penyerasian sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan perubahan pada kualitas lingkungan baik positif maupun negative. Padahal lingkungan hidup secara alamiah memiliki daya dukung yang terbatas (carrying capacity). Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk mengintegrasikan komponen lingkungan dalam aspek pembangunan.
Imbangan antara tingkat pemanfaatan sumberdaya lahan dan daya dukung dapat dijadikan ukuran kelayakan setiap program pembangunan. Sumberdaya (lahan) dipakai secara layak apabila daya dukung dimanfaatkan sepenuhnya (optimal). Apabila daya dukung tersebut tidak dimanfaatkan secara penuh, maka pembangunan tidak efektif. Sebaliknya apabila pemafaatan sumberdaya alam (lahan) melampaui daya dukung, maka pembangunan menjadi lebih tidak efisien dan cenderung menurunkan kualitas lingkungan.
Daya dukung wilayah (carrying capacity) adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Dengan kata lain populasi yang dapat didukung secara tak terbatas oleh suatu ekosistem tanpa merusak ekosistem itu. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, daya dukung juga dapat didefinisikan sebagai tingkatan beban maksimum yang dapat didukung dengan tak terbatas tanpa semakin merusak produktivitas wilayah tersebut sebagai bagian dari integritas fungsional ekosistem yang relevan.
Analisis daya dukung (carrying capacity ratio) merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan dan lingkungan. Dari semua hal tersebut, analisis daya dukung dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusiayang ada di wilayah yang bersangkutan.
Informasi yang diperoleh dari hasil analisis daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan (daya dukung) yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan daerah itu, dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah penduduk yang ada. Produktivitas lahan, komposisi penggunaan lahan, permintaan per kapita, dan harga produk agrikultur, semua dipertimbangkan untuk mempengaruhi daya dukung dan digunakan sebagai parameter masukan model tersebut.
Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya-dukung ini adalah adanya asumsi bahwa ada suatu jumlah populasi yang terbatas yang dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sector pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dan jumlah petani. Sehingga data yang perlu diketahui adalah data luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per keluarga, potensi lahan yang tersedia dan penggunaan lahan untuk kegiatan non pertanian.
Pada analisis daya dukung lahan kali ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan swasembada pangan. Swasembada pangan berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimiliki dan pengetauhan lebih yang dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang kebutuhan pangan.

…………………………………………………………………………………………………..
Ingin Download file lengkap dibawah ini…..silahkan dicopy-paste, tetapi cantumkan sumbernya dari blog ini dari bhianrangga.wordpress.com , dan sertakan daftar pustaka yang relevan

ANALISIS PERKEMBANGAN DAN DAYA DUKUNG WILAYAH

PERHITUNGAN RANGGA

Tabel 13

peta rangga

PERWIL III_ ANALISIS PELAYANAN

          Penduduk yang tinggal dalam wilayah dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya tentu membutuhkan dukungan fasilitas pelayanan. Secara umum, fasilitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fasilitas umum, serta fasilitas sosial dan ekonomi. Dua fasilitas utama tersebut, sebagian besar menjadi tanggungjawab pemerintah dan umumnya menganut kebutuhan pasar dan tidak di setiap tempat tersedia. Meskipun demikian,Peran pemerintah, swasta dan masyarakat sulit dibedakan dalam memenuhi kebutuhan3 fasilitas tersebut.

       Ada 3 (tiga) cara mengidentifikasi ketersediaan dan daya lahan fasilitas yaitu: Ketersediaan pelayanan (services availability), tingkat ketersediaan (Size of availability) dan fungsi pelayanan/daya llayan (Function of availability)
1. Ketersediaan Pelayanan (Services availability)
Menilai ada atau tidaknya fasilitas pelayanan, jika pelayanan tersedia diberi 1, dan jika tidak tersedia diberi nilai 0. Metode ini disebu Gutman Scalling Methods.
2. Tingkat Ketersediaan (Size of availability)
Penilaian memperhatikan jumlah unit pelayanan yang tersedia. Metode yang sering digunakan adalah Scalogram. Dari dua ukuran tersebut dapat dinilai hirarki fasilitas dimana semakin tersedia di semua tempat, semakin rendah hirarkinya, dan skala pelayanan semakin sempit.
3. Fungsi Pelayanan/ daya layan (Function of availability)
Perbandingan antara ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding seperti besarnya pengguna aktual, pengguna potensial, penduduk keseluruhan dan dengan pembanding standar. Ukurannnya adalah rasio antara fasilitas dan jumlah penduduk, Rasio Guru/Murid, Rasio Murid/Kelas.

          Selanjutnya dapat dibandingkan dengan kebutuhan minimal sehingga dapat dinilai daya layannya cukup, berlebih, atau kurang
Analisis pelayanan merupakan salah satu metode analisis yang penting dilakukan dalam perencanaan wilayah. Analisis pelayanan berkaitan erat dengan ketersediaan dan daya tampung fasilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup layak penduduk untuk menunjang kesejahteraannya. Pengetahuan mengenai ketersedian suatu fasilitas saat ini berhubungan erat dengan kemampuan fasilitas tersebut untuk memberikan pelayanan dimasa – masa yang akan datang, baik kaitannya dengan pertambahan penduduk maupun luas lahan yang diperlukan.
Huisman (1987) bahwa penyediaan pelayanan secara efisien dan efektif penting dalam pembangunan karena dalam perencanaan fisik memberikan kerangka keruangan bagi kegiatan social dan ekonomi. Dengan demikian pelayanan social ekonomi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang bertumpuk pada kegiatan sosial dan ekonomi. Adapaun metode yang digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan dan fungsi pelayanan (Daya Layan) adalah sebagai berikut:
1. Besarnya ketersediaan fasilitas pelayanan (services availability) dinilai melalui jumlah pelayanan (Size of availability) yang ada disetiap daerah menggunakan metode scalogram.
2. Fungsi pelayanan (function of availability) merupakan perbandingan antara ketersedian fasilitas pelayanan dengan berbagai standar minimum yang mempertimbangkan threshold (nilai ambang) untuk setiap pelayanan. Informasi-informasi lain yang diperlukan pada penilai fungsi pelayanan antara lain mencakup rasio pelayanan terhadap standart rasio pengguna actual, rasio terhadap pengguna potensial dan rasio terhadap penduduk.

                     Penilaian ketersediaan pelayanan dan tingkat ketersediaan memberikan gambaran jelas mengenai hierarki fasilitas di semua tempat dalam sauatu wilayah. Semakin rendah hierarkinya, maka skala pelayanannya semakin sempit artinya semakin baik.
Pembangunan keruangan biasanya dicirikan dengan adanya pengorganisasian tata ruang (spatial organization) dari kegiatan ekonomi dan sosial yang membawa tekanan-tekanan tak terelakkan terhadap kebijakan regional, tergantung dari tingkatan atau tahapan pembangunan dan pengorganisasian tata ruang yang bersangkutan. Pentingnya kebijaksanaan regional dan jenis-jenis permasalahan yang harus dihadapi akan berubah (Fisher.H.B, 1975).
Suatu wilayah tidak hanya merupakan suatu sistem fungsional yang berbeda satu sama lain tetapi juga merupakan jaringan sosial, ekonomi maupun interaksi fisikal. Sistem jaringan ini terbentuk oleh adanya pergerakan timbal balik yang merupakan kontak antar wilayah (interaction) dimana titik pandangnya diletakkan pada ketergantungan antar wilayah.
Pada dasarnya pusat wilayah mempunyai hirarkhi. Hirarkhi dari suatu pusat ditentukan oleh beberapa faktor (Budiharsono, 2001) :
1. Jumlah penduduk yang bermukim pada pusat tersebut;
2. Jumlah fasilitas pelayanan umum yang ada dan;
3. Jumlah jenis fasilitas pelanan umum yang tersedia.
Suatu wilayah bukan hanya merupakan system yang berbeda antara satu dan lainnya tetapi juga merupakan jaringan sosial ekonomi maupun interaksi fiskal. Dimana system ini dibentuk oleh adanya pergerakan timbal balik yang merupakan hasil dari kontak masyarakat pada suatu wilayah dengan wilayah yang lain.
Usaha pembangunan harus diarahkan kembali pada pembangunan keruangan yang terintegrasi. Tujuannya adalah memajukan sistem pusat-pusat pelayanan yang meningkatkan berbagai aktifitas masyarakat dibidang sosial ekonomi. Dengan demikian diharapkan mampu memenuhi segala kebutuhan pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduk. Fasilitas pelayanan dapat berperan sesuai dengan fungsinya apabila dilaksanakan pada lokasi yang menguntungkan bagi penduduk, berarti unsur lokasi memegang peranan penting dalam pembangunan fasilitas pelayanan. Penyebaran penduduk yang belum merata dan pertambahannya disetiap tahun, menyebabkan bertambah pula jumlah fasilitas sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduk pada suatu wilayah.
Jumlah fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang berbeda di setiap kecamatan akan menyebabkan terjadinya ranking atau tingkatan jumlah dari fasilitas sosial ekonomi yang ada di suatu wilayah. Dengan demikian akan dapat dinilai tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi antar kecamatan di suatu wilayah. Scalogram digunakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan jenjang wilayah atas dasar pelayanan yang ada pada daerah tersebut. Tahapannya adalah sebagai berikut
1. Mengurutkan wilayah menurut besarnya jumlah penduduk pada kolom scalogram.
2. Menginventarisasi jenis-jenis pelayanan pada jenis scalogram.
3. Mengisikan jumlah unit-unit pelayanan pada sel-sel tabel scalogram sesuai dengan nama wilayah dan jenis pelayanannya.

…………………………………………………………………………………………………..
Ingin Download file lengkap dibawah ini…..silahkan dicopy-paste, tetapi cantumkan sumbernya dari blog ini dari bhianrangga.wordpress.com , dan sertakan daftar pustaka yang relevan

ANALISIS PELAYANAN

Tabel

acr 3

peta